A. PENGUNGKIT

I. PEMENUHAN

5. PENGUATAN PENGAWASAN

I. Pengendalian Gratifikasi

    a. Telah dilakukan Public campaign tentang pengendalian gratifikasi

    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

II. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

    b. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

III. Pengaduan Masyarakat

    a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

    b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

IV. Whistle Blowing System

    a. Whistle Blowing System telah diterapkan

    b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

    c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

    d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

5. Penanganan Benturan Kepentingan

    a. Telah terdapat Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

    b. Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasi/internalisasi

    c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan

    d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

    e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti

II. REFORM

 5. PENGUATAN PENGAWASAN

I. Mekanisme Pengendalian

-     Telah dilakukan kemanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

II. Penanganan Pengaduan Masyarakat

-     Persentase penanganan pengaduan masyarakat 

-     Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

-     Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

-     Jumlah Pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

-      Persentase penyampaian LHKPN

-      Jumlah yang harus melaporkan

-      Kepala satuan kerja

-      Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

-      Lainnya

-Jumlah yang sudah melaporkan

2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

-Persentase penyampaian LHKASN

-Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

-      Pejabat Administrator (Eselon III)

-      Pejabat Pengawas (Eselon IV)

-      Jumlah fungsional dan pelaksana

-Jumlah yang sudah melaporkan